Pengadaan barang dan jasa menjadi proyek penting dalam satu sistem pemerintahan. Karena sekitar 30 hingga 40 persen belanja pemerintah atau APBN digunakan untuk pos pengadaan barang dan jasa. Mulai hal yang kecil seperti pembelian laptop, peralatan tulis, seragam, hingga hal-hal yang bersifat besar seperti pengadaan infrastruktur.

Itu mengapa pengawasan terhadap proses pengandaan barang dan jasa harus dilakukan. Tujuannya untuk menjaga agar tidak disalahgunakan, tidak dikorupsi, tidak digelembungkan. Dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa ini dikatakan Robin Asad Suryo, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, menyesuaikan dengan nilai APBN yang dimiliki negara atau APBD suatu daerah. Tahun 2013 lalu, tercatat Rp 672 triliun anggaran yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa ini, atau meningkat 300 persen dibanding tahun sebelumnya.

Di Indonesia sendiri, nilai anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa tercatat 10 persen dari produk domestik bruto (PDB). Nilai ini dibanding sejumlah negara maju memang relatif kecil, karena negara maju bisa mengalokasikan 20 hingga 30 persen dari PDB.

Meski tergolong kecil, tetap harus mendapat perhatian. Pasalnya 10 persen dari PDB tersebut diperoleh dengan perjuangan yang panjang seperti pengumpulan pajak dan sumber-sumber pendapatan negara lainnya.

Jadi, pengawasannya tentu sama pentingnya dengan pengawasan alokasi pengadaan barang dan jasa di negara-negara maju. Tujuannya tentu agar nilai alokasi 10 persen tersebut benar-benar tepat penggunaannya dan tidak bocor kemana-mana.

(Robin Asad Suryo)
Membangun sistem baru

Dulu,  Indonesia masih menganut sistem pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Masing-masing instansi, kementerian maupun pemerintah daerah melakukan pembelian atau pengadaan barang dan jasa secara sendiri-sendiri, secara manual

Tetapi sejak 10 tahun lalu, pemerintah telah membentuk LPKK atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembentukan LKPP ini menjadi langkah reformasi yang sangat penting dalam hal proses pengadaan barang dan jasa

“Sebelum ada LKPP, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara manual. Baik pusat maupun daerah,” kata Robin.

Sistem ini tentu sangat rawan terjadi penyelewenangan. Sebab selain tidak ada lembaga khusus yang menangani, juga tidak ada SDM atau personil yang memang tugas utamanya untuk menangani pengadaan barang dan jasa. Artinya pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan oleh mereka yang tidak memenuhi kualifikasi, tidak tepat, bahkan rangkap jabatan. Ini tentu tidak profesional.

“Pengadaan barang dan jasa berbasis kertas, tentu juga rawan penyelewenangan secara administratif,” tambahnya.

Padahal proses pengadaan barang dan jasa bukan hal yang sederhana. Selain memakan anggaran yang sangat besar, prosedur yang harus dilalui serta dokumen dan urusan administrasinya sangat rumit. Karenanya, perlu lembaga khusus, perlu personil atau SDM khusus dan perlu penanganan secara khusus. tidak bisa dilakukan sambil lalu, sampingan apalagi rangkap jabatan.

Lahirnya LKPP nyatanya memang menjadi langkah yang tepat dan lebih maju dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah. LKPP melalui sejumlah terobosannya mampu menghemat anggaran negara yang cukup fantastis, mampu menekan kasus korupsi dan mampu mengundang keterlibatan publik untuk sama-sama menjadi pengawas dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Sesudah LKPP dibentuk, apakah korupsi dan penyelewenangan dalam hal pengadaan barang dan jasa berhenti? Bisa dihentikan? Febri Hendri, Koordinator Divisi Investigasi ICW memastikan tidak atau tepatnya belum. LKPP belum sepenuhnya mampu menghilangkan celah terjadinya penyelewenangan alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa.

“Proses pengadaan barang dan jasa itu panjang, mulai dari pembahasan anggaran di parlemen atau dewan. Nah selama pembahasan, hingga ketok palu, memungkinkan adanya penyelewenangan wewenang. Ini akan terus berlanjut hingga proses pengadaan,” kata Hendri.

Ia mencontohkan kasus e-KTP dimana proyek yang nilainya sangat besar ini memang sudah bermasalah sejak belum diketok palu di parlemen.

Meski LKPP belum sepenuhnya mampu menekan kasus korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa, tetapi proses reformasi itu harus dipacu dan dipercepat. Itu mengapa LKPP melakukan langkah modernisasi pengadaan barang dan jasa.

Proyek modernisasi pengadaan yang dilakukan LKPP menggandeng MCA-Indonesia (Millennium Challenge Account Indonesia) dilakukan di 44 Unit Layanan Pengadaan (ULP) percontohan dari sekitar 600 ULP yang ada di Indonesia.

Tujuan dari proyek ini adalah tercapainya efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan disaat yang sama memastikan kualitasnya sesuai dengan kepentingan publik dan waktu yang direncanakan. Efisiensi tersebut akan bermuara pada layanan barang dan jasa yang lebih baik demi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

MCA-Indonesia itu sendiri merupakan lembaga wali amanat yang dibentuk Pemerintah Indonesia untuk mengelola Hibah Compact dari Pemerintah Amerika Serikat.

Melalui Proyek Modernisasi Pengadaan, MCA-Indonesia dikatakan Firman Darmawan Direktur Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia berupaya mendukung LKPP untuk meningkatkan kapasitas para profesional pengadaan publik, memperkuat kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP), meningkatkan kualitas Sistem Informasi Manajemen Pengadaan, menerapkan sistem kontrak katalog, serta mengembangkan pengadaan bagi proyek kemitraan pemerintah dan swasta.

“Kemitraan ini diharapkan dapat membantu pemerintah menghemat biaya, mencapai efisiensi dalam pengadaan, serta memastikan kualitas pengadaan sesuai dengan kepentingan publik dan waktu yang telah direncanakan,” papar Firman.

Mengapa lembaga semacam MCA Indonesia perlu dilibatkan dalam hal proses pengadaan barang dan jasa? Sebab 60 persen bantuan asing dibelanjakan untuk pengadaan barang dan jasa.
Hingga September 2017, MCA Indonesia telah melakukan dua kegiatan utama yakni kegiatan profesionalisasi pengadaan yang meliputi penguatan kelembagaan ULP, pengembangan SDM, dan sistem informasi manajemen pengadaan (PMIS) serta kontrak katalog.

Kemudian kegiatan kedua adalah pengembangan kebijakan dan prosedur yang meliputi kerjasama pemerintah dan badan usaha serta pengadaan publik berkelanjutan.

(Firman Darmawan) 
Proyek modernisasi pengadaan ini diakui Firman telah berhasil memperoleh beberapa capaian. Diantaranya mampu menghemat anggaran Rp 2,3 miliar di sejumlah lembaga pemerintah pusat dan lokal dalam hal pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu dalam pengadaan seragam kerja melalui kontrak katalog, Pemprov DKI Jakarta mampu menghemat Rp 10,3 miliar dari anggaran.

Kemudian telah ada 219 jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa pada struktur 44 ULP percontohan, 168 staf ULP dan 61 staf non ULP telah menyelesaikan pelatihan keahlian pengadaan barang dan jasa tingkat dasar serta sejumlah kerjasama dengan pihak terkait lainnya.

Proyek modernisasi pengadaan senilai 73,2 dolar AS ini akan segera berakhir pada April 2018. Tetapi sejumlah capaian dari kerja besar tersebut sudah banyak membuahkan hasil bagi kinerja pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Harapannya, ke depan, proyek pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah akan jauh lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih efisien sehingga memberikan sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

0 Komentar